Senin, 21 Maret 2011

kependidikan

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama ini administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis belaka. Pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara phisik kegiatan admninistasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan. Tidak semuanya pandangan demikian itu benar. Kegiatan administrasi atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketata usahaan di sebuah lembaga mempunyai out put yang sangat penting, terkait diberbagai bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti Ijazah, Sertifikat dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika akurasi isinya dijamin benar. Oleh karena itu keakuratan data administrasi menunutut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti hukum. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai tentang data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, banyak ditanyakan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.
Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagi para pemikir administrasi pendidikan untuk menciptakan format data administrasi pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai keperluan. .Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat ini, sudah barang tentu format administrasi pendidikan harus capable terhadap teknologi informasi saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana prose dalam administrasi umum dan apa saja system pendukung dalam administrasi umum sekolah tersebut dan pengertian administrasi umum sekolah. Serta administrasi sekolah dengan masyarakat.

2.1. Pengertian Administrasi

Banyak pengertian administrasi yang dikemukanan oleh para ahli administrasi, ada pengertian adminitasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses social Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol, Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk rumusan pengertian adminitasi secara luas yang sederhana antara lain menyebutkan :bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Selanjutnya, dalam makalah ini penulis mengartikan administrasi dalam pengertian sempit sebagai ketata usahaan. Meskipun sebenarnyaantara administrasi dan ketatausahaan mempunyai arti yang jauh berbeda tetapi penulis yakin bahwa antara administrasi dengan ketatausahaan masih mempunyai keterkaitan yang sangat erat.



2.2. Pengertian Tata Usaha

Ada beberapa pengertian tentang Tata Usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis menulis dan catat mencatat. Berikut beberapa pengertian tentang Tata Usaha
a. Ditinjau arai asal kata
Tata Usaha terdiri dari dua kata, yaitu “Tata” dan “Usaha” yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati., dan Usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi menurut arti kata, Tata Usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja.
b. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan taha usaha.
c. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern memberikan pengertian bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keteranagn yang diperlukan dalam setiap usaha kerja. Selanjutnya, dalam makalah ini tata usaha diberi pengertian sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan, sehingga keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

2.3. Pengertian Pelayanan

Ada beberapa pengertian tentang Pelayanan, antara lain : Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000; 17). Yang dimaksud pelayanan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Menurut Ahmad Batinggi (1999; 12) Pelayanan Umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat/ khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya Fandi Ciptono dan lain-lainnya. Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta termasuk bidang ketata usahaan harus memuat beberapa aspek, antara lain :
1. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas ;
2. Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan pelayanan
3. Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas ;
4. Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang ;
5. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi ;
6. Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit pelanggan untuk mencari keuntungan pribadi.

2.4. Administrasi Kesiswaan

Pada setiap macam jenis kegiatan diperlukan beberapa format pencatatan data. Dalam adminstrasi kesiswaan selama satu tahun pelajaran dibagi dalam 3 tahap waktu dan dalam tiap tahapan waktu terdapat beberapa jenis kegiatan:
1. Awal Tahun Pelajaran Penerimaan Siswa Baru
2. Selama Tahun Pelajaran
a. Penyusun Data Pribadi Siswa
b. Keadaan Siswa Awal Tahun
c. Kehadiran Siswa
d. Mutasi Siswa
3. Akhir Tahun Pelajaran
a. Pelaksanaaan EBTA
b. Kenaikan Kelas
2.5. Administrasi Keuangan

Buku administrasi keuangan menjelaskan pengertian
administrasi dalam pengelolaan keuangan sekolah dasar. Kepala
sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama
mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah setiap
triwulan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Buku
Petunjuk Administrasi Keuangan. Terdapat 5 jenis format:
1. Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
Keuangan Sekolah 7
2. Lampiran 2 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah
3. Lampiran 3 Buku Kas Umum
4. Lampiran 4 Buku Kas Umum
5. Lampiran 5 Buku Kas Pembantu

2.6.Administrasi sarana dan prasarana

Buku administrasi perlengkapan/barang menguraikan tentang perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan semua perlengkapan/barang yang ada di sekolah. Juga dijelaskan tentang ketentuan persyaratan mengenai barang inventaris, barang yang dimutasi dan syarat-syarat penghapusan semua perlengkapan/barang di sekolah. Pelaporan dilakukan oleh Kepala Sekolah satu kali dalam setahun. Lampiran dalam buku pedoman ini memuat penjelasan tentang pemberian kode perlengkapan/barang dan pengelompokan jenis serta kodenya. Terdapat 8 jenis format, yaitu:
1. PERL – 1 : Buku Pemeriksaan Perlengkapan/Barang
2. PERL – 2 : Kartu Inventaris Ruangan
3. PERL – 3 – 1 : Kartu Inventaris Barang, Lahan Tanah
4. PERL – 3 – 2 : Kartu Inventaris Barang, Gedung
5. PERL – 3 – 3 : Kartu Inventaris Barang, Kendaraan
6. PERL – 3 – 4 : Kartu Inventaris Barang, lain-lain
7. PERL – 4 : Buku Inventaris Perlengkapan/Barang
8. PERL – 5 : Daftar Usul Pengadaan Barang

2.7. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.
A. Pengertian Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.
Istilah hubungan dengan masyarakat dikemukakan kali pertama oleh presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson tahun 1807 dengan istilah Public Relations. Hingga saat ini pengertian hubungan dengan masyarakat itu sendiri belum mencapai suatu mufakat konvensional.
Adapun pengertian hubungan dengan masyarakat menurut Abdurrachman ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya (Suryosubroto, 2004: 155).
Sedangkan menurut Syamsi, hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Selain itu pendapat-pendapat dan saran–saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai (suryosubroto, 2004: 155).
Kindred, Bagin, dan, Gallagher (1976) mendefinisikan Husemas ini sebagai usaha koperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personal sekolah dengan masyarakat.
Definisi diatas mengandung elemen-elemen penting, sebagai berikut ”
a. Adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup lebih baik, demikian pula sekolah.
b. Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah, yaitu kepedulian masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di sekolah serta tindakan membangun dalam usaha perbaikan sekolah.
Untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerja sama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien
Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensuksekan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.
B.Prinsip-Prinsip Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat
1. Prinsip otoritas, yaitu bahwa Husemas oleh orang yang mempunyai otoritas karena pengetahhuan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan sekolah.
2. Prinsip kesederhanaan, yaitu bahwa program-program Husemas harus sederhana dan jelas.
3. Prinsip sensitivitas, yaitu bahwa dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, sekolah harus sensitif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Prinsip kejujuran, yaitu bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah aeautu apa adanya dan disampaikan secara jujur. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
5. Prinsip ketepatan, yaitu bahwa apa yanag disampaikan sekolah kepada masyarakat harus tepat baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai
C. Pengertian Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Husemas merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, dorongan minat, dan kerja sama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah.
Humas sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa lepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestise sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas, berkepribadian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam memajukan masyarakat.
Sekolah harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke masyarakat diantaranya dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan khusus baik melalui kegiatan intra maupun ekstra.
Jadi bila kita tarik garis merah secara general , maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja seara sadar dan sukarela.
D. Tugas Pokok Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain:
• Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.
• Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.
• Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.
• Membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.
• Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan.
• Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama.
• Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan.
• Menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.
E. Asas Kerja Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
• Obyektif dan Resmi
Semua informasi atau pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat harus merupakan suara resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.
• Organisasi yang tertib dan berdisiplin
Hubungan sekolah dengan masyarakat hanya akan berfungsi bilamana tugas-tugas organisasi atau lembaga berjalan secara lancar dan efektif serta memiliki hubungan kerja ke dalam dan ke luar organisasi yang efektif pula.
• Informasi harus bersikap mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar dari masyarakat.
• Kontinuitas informasi
Hubungan sekolah dengan masyarakat harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan.
• Respon yang timbul di kalangan masyarakat umpan balik dari informasi yang disampaikan harus mendapat perhatian sepenuhnya.
F. Jenis Kegiatan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
• Kegiatan Eksternal
Kegiatan ini selamtrlalu berhubungan atau ditujukan kepada instansi atasan dan masyarakat di luar sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam hal ini yakni:
a. Indirect act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyar\akat melalui perantara media tertentu seperti misalnya: informasi lewat televisi, penyebaran informasi lewat radio, penyebaran informasi melalui media cetak, pameran sekolah dan berusaha independen dalam penerbitan majalah atau buletin sekolah.
b. Direct act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka, misalnya: rapat bersama dengan komitte sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya.
• Kegiatan Internal
Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam, sasarannya adalah warga sekolah yang bersangkutan yaitu para pendidik, karyawan, dan peserta didik. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan dua kemungkinan yakni:
a. Indirect act adalah kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat edaran; penggunaan papn pengumuman di sekolah; penyelenggaraan majalah dinding; menerbitkan buletin sekolah untuk dibagikan pada warga sekolah; pemasangan iklan/pemberitahuan khusus melalui mass media; dan kegiatan pentas seni.
b. Direct act adalah kegiatan internal yang dapat berupa: rapat dewan guru; upacara sekolah; karyawisata/rekreasi bersama; dan penjelasan pada berbagai kesempatan.
G. Faktor Pendukung Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat bisa berjalan baik apabila di dukung oleh beberapa faktor yakni:
• Adanya proram dan perencanaan yang sistematis.
• Tersedia basis dokumentasi yang lengkap.
• Tersedia tenaga ahli, terampil dan alat sarana serta dana yang memadai.
• Kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.
H. Fungsi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Fungsi pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah mensukseskan program-programnya. Sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat diantarnya sebagai berikut :
• Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua.
• Memelihara hubungan baik dengan komitte sekolah.
• Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi nasional.
• Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam tehnik komunikasi (majalah, surat kabar dan mendatangkan sumber).
I. Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok–sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini sekolah eksis dan semakin maju. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya sebagai berikut:
• Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah situasi dan perkembangannya.
• Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.
• Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerja sama antar warga sekolah sendiri.
Sedangkan menurut Mulyasa (2007: 50), tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
J. Manfaat Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menambah atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela yang dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secar spiritual dan material atau finansial. Hal ini akan tampak sebagai berikut:
• Adanya saling pengertian antara sekolah dengan pihak luar.
• Adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
• Adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggungjawab atas suksesnya usaha pihak lain.
K. Bentuk Opersional Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Tergantung pada inisiatif dan kreatifitas sekolah, kondisi dan situasi, fasilitas sekolah dan sebagainya.
• Di bidang Sarana Akademik
Tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas maupun kuantitas), penelitian, karya ilmiah (lokal, nasional, internasiona), jumlah dan tingkat kesarjanaan pendidiknya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan perpustakaan atau PSB, SB yang mutakhir serta teknologi instruksional yang mendukung PBM, termasuk ukuran prestasi dan prestise-nya.
• Di bidang Sarana Pendidikan
Gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum, kantor dan sebagainya beserta perabot atau mebeuler yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.
• Di bidang Sosial
Partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.
• Kegiatan Karya Wisata
Kegiatan karya wisata juga bisa dijadikan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, seperti membawa spanduk serta atribut sekolah sampai keluar daerah menyababkan nama sekolah dapat dikenal lebih luas sampai luar kota. Bahkan tertib sopan santun para siswanya di perjalanan akan mendapat kesan tersendiri dari masyarakat yang disinggahi dan dilaluinya.
• Kegiatan Olah Raga dan Kesenian
Juga dapat merupakan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, misalnya dalam porseni dan lomba antar sekolah akan membawa keunggulan sekolah dan membawa nama harum sekolah tersebut.
• Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran PBM, demikian sebaliknya fasilitas yang ada di masyarakat sekitarnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
• Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan masih banyak lagi kegitan operasional hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikreasikan sesuai situasi, kondisi serta kemampuan pihak-pihak terkait.
L. Sifat Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Bahwa pada dasarnya hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat mendatangkan manfaat untuk kemajuan sekolah. Dan secara rinci dapat dijelaskan di bawah ini:
• Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfa’at bagi kedua belah pihak.
• Hubungan yang bersifat suka rela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari masyarakat.
• Hubungan yang bersifat kontinyu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat.
• Hubungan keluar sekolah guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah.
• Hubungan ke dalam sekolah menambah keyakinan mempertebal pengertian para civitas akademika tentang segala pemilikan material dan immaterial sekolah.

M. Penyelenggaraan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

1. Proses penyelenggaraan Husemas
• Perencanaan program. Perencanaan Husemas harus memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan digunakan melakukan Husemas.
• Pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah adalah pelaksana Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditat agar berjalan efektif dan efisien.
• Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan keguatan. Dan didalam penggunaan waktunya perlu adanya sinkronisasi.
• Evaluasi. Husemas dapat dievaluasi atas dua kriteria yaitu : 1. Efektivitasnya sudah sampai seberapa jauh tujuan telah tercapai. 2. Efisiensinya, sampai seberapa jauh sumber daya yang ada atau yang potencial telah digunakan secara baik kegiatan Husemas.
2. Kegiatan Husmeas
Ada beberapa teknik yang dapat dipakai dalam kegiatan Husemas, antara lain:
• Teknik langsung.. dapat dilaksanakan dengan : 1. Tatap Muka Kelompok (misal: rapat) dan tatap muka individual (kunjungan pribadi). 2. melalui surat lepada orang tua siswa. 3. melalui media masa.
• Teknik tidak langsung, hádala kegiatan-kegiatan yang yang secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau pembawa pesan akan tetapi mempunyai nilai positif untuk kepentingan Husmeas. Berita menjalar (grape vine) dari mulut ke mulut akan membentuk opini dan ini merupakan salah satu teknik tidak langsung (sarana komunikasi ) Husemas.


N. Peranan Pendidik dalam Pelaksanaan Husemas

1. Membantu kepala sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Pendidik-pendidik dapat ditugasi oleh kepala sekolah untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas. Disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada.
2. Pendidik harus memeperhatikan perilaku yang prima yang dapat dijadikan suri tauladan di masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan, bantuan, dan dukungan positif masyarakat terhadap sekolah.
3. Dalam melaksanakan semua itu pendidik harus berpedoman pada kode etik pendidik, karena kode etik pendidik juga merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap pendidik.
Dengan melihat latar belakang, ruang lingkup masalah serta membandingkan dengan berbagai pengertian administrasi dan pelayanan, banyak hal tentang administrasi data kependidikan di sekolah-sekolah yang masih perlu dibenahi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi kependidikan, maupun kepada siswa yang membutuhkan informasi atau dokumen kependidikan dirinya. Dengan adanya teknologi informasi / komputer, selama ini setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki format data administrasi kependidikan dan sistem pengelolaan data adminitrasi kependidikan yang berbeda-beda. Begitu juga program aplikasi yang digunakan juga berbeda-beda, menurut kemampuan petugas pengelolanya. Beberapa sekolah ada yang mengelola data administasii kependidikannya dengan program aplikasi Excel, Word dan Acces (Microsoft Ofice), tetapi juga ada yang mengelola dengan program aplikasi dBase Visual atau Foxpro dan bahkan ada yang menggunakan My SQL.
Demikian juga petugas pengelolanya juga berbeda-beda peranan danjabatannya di sekolah. Ada petugas pengelola data administasii kependidikan dari staf Tata Usaha, ada yang berasal dari seorang guru yang dianggap mumpuni penguasaan komputernya, tetapi juga ada yang berasal dari staf administrasi jurusan. Hal ini paling tidak menjadi hambatan dalam rangka tukar informasi antar sekolah atau dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang data administasii kependidikan seperti data kelembagaan, kurikulum, peralatan maupun siswa dan keuangan. Belum lagi kalau melayani institusi yang membutuhkan data administasii kependidikan sesuai dengan kepentingan mereka seperti data siswa yang khusus berasal dari desa “X” karena akan diberi beasiswa, atau siswa dari keluarga kurang mampu, dan sebagainya. Dari pihak-pihak yang berkopenten dan berwenang dibidang pendidikan seperti Depdiknas, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota, kelihatannya telah menyadari kondisi ini. Telah diujicobakan dan disosialisasikan sistem pengelolaan data administasii kependidikan dan format data administasii kependidikan melalui berbagai jenis pelatihan maupun workshop. Akan tetapi kurang mendapat respon baik dari sekolahsekolah dengan berbagai alasan. Banyak sekolah yang kurang bersedia memanfaatkan sistem tersebut, karena harus entry data ulang, juga kurang kapable dengan kepentingan sekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh, walaupun telah mengisi sistem pengelolaan data administasii kependidikan yang disosialisasikan oleh Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, tetapi untuk kepentingan Ujian Nasional sekolah masih harus mengisi PCPU yang didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas yang sama. Demikian juga format data administasii kependidikan dan system pengelolaan data administasi kependidikan yang menggunakan NISN ( Nomor Induk Siwa Nasional ), sekolah masih harus memenuhi permintaan data siswa kelas III Dinas Pendidikan Kota sehubungan dengan Uji kompetensi, walaupun semua siswa kelas III telah mempunyai NISN, yang data administasii kependidikan sudah ada disana.


DAFTAR PUSTAKA

Arum, Wahyu Sri Ambar. Profesi Kependidikan, MKDK UNJ. Jakarta, 2007.
Soebroto, R. 1980. Pokok-pokok Pengertian Ilmu Tata Usaha. Jakarta : Balai Pembinaan Administrasi, Akademi Administrasi Negara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar