Buruh atau tenaga kerja merupakan orang yang sangat penting dalam bidang industri. Tanpa buruh industri tidak akan ada bahkan tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu juga sebaliknya tidak ada industri jika tidak ada buruh. Buruh adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan yang mendapat upah atau gaji dari hasil usaha mereka. Buruh dan para pengusaha industri mempunyai hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Para pengusaha mendapatkan profit dari produksi barang yang dihasilkan oleh para buruh. Begitu juga sebaliknya buruh mendapatkan keuntungan berupa upah atau gaji sesuai dengan kemampuan usahanya. Buruh juga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Namun di sisi lain, banyak para pengusaha yang tidak memperdulikan nasib buruh dengan mengeksploitasi tenaga mereka, menambah jumlah jam kerja mereka, dan upah yang belum dibayarkan serta masih banyak lagi bentuk eksploitasi kaum buruh yang dilakukan oleh para pengusaha industri.
D sini penulis akan memaparkan tentang kasus buruh yang terancam PHK akibat dari krisis keuangan global. Imbas dari krisis keuangan global ini, dirasakan oleh industri-industri nasional di Indonesia yang mulai gulung tikar sehingga mengancam para buruh dan kemungkinan besar akan terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). PT Krakatau steel yang merupakan industri baja nasional terbesar di Indonesia. Bumn yang berlokasi di cilegon,Banten ini berdiri pada tanggal 31 agustus 1970. Produk yang dihasilkan adalah baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan baja batang kawat. Hasil produk ini pada umumnya merupakan bahan baku untuk industri lanjutannya. Produk baja nasional ini turun drastis dan mengancam phk terhadap setengah atau 50 ribu orang dari total sekitar 100.000 pegawai. Industri baja di akhir kuartal III/2008 mulai memangkas produksi hingga 50 persen dan di prediksi bakal berlanjut hingga akhir tahun. Sejumlah pabrik baja juga dilaporkan tutup seperti yang terjadi di Tangerang. Pt krakatau steel mengurangi produknya hingga 200 ribu ton pada tahun ini. Dalam semester 1/2008, disebutkan bahwa volume impor baja juga mencapai 3 juta ton, ini dua kali lipat lebih dibanding 1,6 juta ton pada tahun 2007.
Penulis akan memaparkan mengapa dan bagaimana kasus ini bisa terjadi di dalam dunia industri. PHK terhadap buruh dapat terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap pasar yang menyebabkan industri gulung tikar dan akhirnya akan mengancam phk buruh,biaya produksi industri yang rendah yang tidak bisa mengimbangi biaya output untuk pembayaran upah pegawai akibatnya industri tidak berjalan dengan lancar, dan akibat dari krisis keuangan global yang menyebabkan harga bahan-bahan pokok untuk industri merangkak naik dan industri yang tidak mampu menanggung biaya produksi akan mengalami kerugian.
Kasus di atas dapat kita analisis dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parson. Dalam teori fungsionalisme struktural ada yang namanya subsistem dan aktor. Dari kasus diatas subsistem dan aktornya adalah buruh yang terancam phk. Para buruh mempunyai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest atau fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan atau fungsi yang nampak. Fungsi manifest tersebut diantaranya yaitu, dengan adanya buruh meningkatkan produktivitas ekonomi para pengusaha industri, mendapat jasa tenaga kerja , untuk mendapatkan produksi barang yang diinginkan , dalam fungsi manifest ini pengusaha mendapatkan profit dari usaha buruh, buruh mendapatkan gaji atau upah yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi laten adalah fungsi yang tersembunyi atau tidak nampak. Fungsi laten tersebut diantaranya, menyediakan tenaga kerja yang berupah murah, meningkatkan jumlah anggota kelas bawah yaitu kaum buruh dan membantu meningkatkan kelas atas yaitu para pengusaha industri, meningkatkan pendapatan negara, dan eksploitasi jam kerja tenaga kerja.
Disfungsional dalam kasus ini antara lain yaitu buruh wanita yang bekerja dari pagi sampai malam, membuat ia tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan tidak dapat menjalankan tugas-tugas rumah seperti memasak untuk keluarga dan mengurus anak dan keluarga. Buruh pria tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masysrakat karena kesibukannya bekerja, buruh melalaikan perannya sebagai ibu atau ayah dalam keluarga. Akibat dari fungsi-fungsi yang tidak terlaksana itu bisa berisiko positif dan negatif antara lain, buruh mendapatkan pendapatan yang dapat memenuhi kehidupan keluarga,mendapatkan keahlian dan ketrampilan bekerja yang ia dapat dari lingkungan kerja, mendapatkan pengalaman dan mengenal lingkungan kerja yang lebih luas, dan mendapat pengetahuan tentang pekerjaan. Resiko negatifnya diantaranya, perhatian kepada anak dan keluarga berkurang, melalaikan peran nya masing-masing dalam keluarga, anak menjadi terlantar, membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang dan melalaikan perannya sebagai anggota masyarakat.
Menurut Talcott parson agar suatu sistem itu dapat bertahan diperlukan empat fungsi diantaranya, goal attainment yaitu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan, pada kasus diatas goal attainmentnya adalah buruh melaksanakan tugasnya sebagai pekerja untuk melaksanakan dan mengejar tujuan-tujuan yang diinginkan. Integrasi yaitu buruh harus mengatur pola-pola kapan ia harus memperhatikan keluarga dan anaknya agar hubungannya tidak renggang dan tidak terjadi konflik atau ketidakteraturan. Latency yaitu buruh menangani fungsi pola-pola pengawasan terhadap keluarga dalam bentuk kultur dan norma-norma dan menginternalisasikan kultur itu ke dalam kehidupan keluarga. Adaptation yaitu buruh harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pekerja.
Untuk mengatasi keempat fungsi itu apabila salah satu fungsi itu mengalami ketidakteraturan atau ketidak seimbangan dalam suatu sistem, harus ada alternatif perubahan di antaranya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya pembatasan jumlah produksi, menambah jumlah lapangan kerja agar dapat menngurangi pengangguran PHK, membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan peran serta pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang ketenaga kerjaan yang menguntungkan semua pihak terutama kaum buruh.
Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa masalah buruh yang terancam PHK akibat dari dampak krisis keuangan global seperti pada kasus diatas menjadi perhatian semua pihak tak terkecuali para buruh. Para buruh terancam kehilangan pekerjaannya yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Begitu juga para pengusaha industri terancam gulung tikar. Problem ini menjadi tugas semua pihak agar mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan kasus ini. PHK bagi para buruh seharusnya tidak dijadikan sebuah penderitaan dan beban tetapi dijadikan sebagai momen untuk bangkit memecahkan masalah ini dengan membuat ide-ide yang cemerlang yang dapat mengatasi problem tersebut dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga tidak membuat beban semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar